Mulyo Handoyo Kewajiban Keuangan Tambang

2018-11-25 · KEWAJIBAN KEUANGAN (PNBP) BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN Dasar Hukum UU No. 20/1997 ttg Penerimaan Negara Bukan Pajak UU No. 33/2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah UU No. 4 / 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara PP No. 55/2005 ttg Dana Perimbangan PP No. 22/2005 …

Pajak Pertambangan Emas, Bagaimana Ketentuannya ...

2019-10-17 · Pajak Pertambangan Emas, Bagaimana Ketentuannya? Emas merupakan salah satu kekayaan alam yang dikenakan pajak. Ketentuan perpajakan ini harus dipahami oleh perusahaan penambang, investor maupun pebisnis. Transaksi emas dapat dilakukan baik dalam bentuk emas batangan maupun emas perhiasan. Simak bagaimana ketentuan pengenaan …

Insentif Hilirisasi Tambang

2019-1-23 · Ini misalnya pungutan royalti tambang diambilnya di hulu, bukan di hilir. Artinya, royalti hanya dipungut dari perusahaan eksplorasi pertambangan tanpa pengolahan. Selain itu, perlu ada road map (peta jalan) hilirisasi batu bara, termasuk dengan memetakan peningkatan nilai yang diperlukan, tingkat cadangan batu bara, serta insentif yang dibutuhkan.

Batu Bara: Digilas Harga Digulung Royalti

2015-3-10 · Laporan Utama: Dipurukkan Royalti Naik Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak sektor mineral dan batu bara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus mempercepat terbitnya revisi PP No. 9 Tahun 2012 yang mengatur tarif royalti. Royalti batu bara untuk pemegang izin usaha …

Asosiasi Tambang Usul Tarif Progresif Royalti Batu Bara ...

2021-2-9 · Aturan itu terutama untuk pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang akan diperpanjang menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Para pelaku usaha mengusulkan tarifnya 14% hingga maksimal 20%. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) sepakat pemberlakuan tarif royalti secara berjenjang atau progresif.

Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing?

2019-10-14 · Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing? SEKTOR pertambangan, salah satunya pertambangan batu bara, memang menjadi salah satu sektor yang selalu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali diterpa berbagai isu negatif. Isu tersebut mulai dari film dokumenter …

JANJI NEGOSIASI ULANG KONTRAK TAMBANG ...

2011-11-8 · Ketiga, dalam hal penetapan tarif royalti yang saat ini oleh pemerintah diharapkan dapat dinaikkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

Pemerintah Sesuaikan Tarif Royalti Tambang Batu Bara ...

2021-1-18 · PajakOnline —Untuk optimalisasi penerimaan negara, pemerintah sedang memproses penyesuaian tarif royalti untuk komoditas batu bara dan emas. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengatakan, penyesuaian tarif royalti batu bara dilakukan sehubungan dengan …

Resmi! Royalti 0 Persen untuk Perusahaan Tambang …

2021-3-15 · Royalti 0 Persen untuk Perusahaan Tambang Batubara duniatambang .id - Peraturan pemerintah tentang intensif royalti 0% untuk perusahaan batu bara ditetapkan pada UU No. 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Sumber Daya Mineral.

Tambang

Tambang Nikel PT. Ceria Nugraha Indotama/Dok. PT. CNI NIKEL .ID - Indonesia menjadi negara yang memiliki cadangan bahan baku primer pembuat baterai kendaraan listrik, yakni nikel, kobalt, mangan, serta aluminium. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai banyaknya jumlah cadangan tak menjamin keberhasilan produksi baterai.

Pengusaha Harus Bayar Penuh Royalti Tambang ...

2015-8-10 · Pengusaha Harus Bayar Penuh Royalti Tambang. By piglet on 10 Agustus 2015 • ( 0 ) JAKARTA. Dalam proses renegosiasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah status komoditas batubara yang selama ini seolah-olah dimiliki perusahaan tambang menjadi komoditas milik negara. Buntutnya, pemerintah meminta royalti dibayarkan tanpa ...

Terbit, aturan terkait royalti batu bara 0 persen | …

2021-2-23 · Terbit, aturan terkait royalti batu bara 0 persen. JAKARTA, kabarbisnis : Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 25/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu ketentuan yang dimuat di dalamnya adalah terkait …

Badan Kebijakan Fiskal

2015-3-27 · Dari permasalahan atas besaran tarif royalti tersebut, kajian ini mencermati mengenai poin (iv), dimana tarif royalti IUP batubara lebih rendah dari tarif yang berlaku pada PKP2B. Saat ini, tarif IUP batubara mengacu pada PP Nomor 9 tahun 12 adalah sebesar 3-7%, sesuai dengan kandungan kalori, sedangkan tariff untuk PKP2B adalah 13,5%.

Royalti Batubara Naik, Pengusaha Tambang Ancam Tutup

2014-3-21 · Royalti Batubara Naik, Pengusaha Tambang Ancam Tutup. Kenaikan tarif untuk meningkatkan penerimaaan negara bukan pajak. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan segera direvisi. Nantinya, revisi aturan itu akan mengubah besaran royalti usaha pertambangan mineral dan …

Tarif Royalti Ekspor Batu Bara Perlu Lihat Kemampuan ...

2020-12-14 · Tarif Royalti Ekspor Batu Bara Perlu Lihat Kemampuan Perusahaan. Hisconsulting, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan batu bara dalam menetapkan besaran tarif royalti ekspor di tengah tantangan tren pelemahan harga komoditas batu bara.

SETORAN IURAN TETAP, ROYALTI DAN PENJUALAN ...

2016-3-22 · PP No.45/2003 ini juga memasukkan peraturan mengenai besarnya tarif royalti untuk bahan tambang batubara. Menurut PP 45/2003 ini, tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBP diatur lebih lanjut oleh Menteri …

Royalti Batu Bara Turun Jadi 0%, Perusahaan Tambang ...

2020-10-6 · Royalti batu bara untuk pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) saat ini masih dikenakan sebesar 13,5%. Sementara royalti untuk pemegang IUP saat ini berkisar 3%-7% untuk tambang batu bara terbuka ( open pit ), dan 2%-6% untuk tambang batu bara di bawah tanah ( underground )

DT Berita

2021-2-22 · APBI Usul Maksimal Tarif Royalti Batu Bara Sebesar 20 Persen duniatambang .id - Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBI) memberikan usulan bahwa tarif royalti dari komoditas batu bara untuk bisa dinaikkan dari yang sebelumnya sebesar 13,5 persen menjadi 14 persen atau maksimal sampai dengan 20 persen.

IUP Batu Bara Di Ujung Tanduk – PEMERIKSAANPAJAK

2015-3-19 · IUP Batu Bara Di Ujung Tanduk. Tarik ulur kenaikan tarif royalti bagi pemilik izin usaha pertambangan (IUP) batu bara segera berakhir. Pemerintah tetap menetapkan tarif yang baru sebagai bagian dari optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun 2015. Pengusaha IUP semakin tergencet, dan nasibnya di ujung tanduk.

Kenaikan royalti batu bara tumbuhkan penambang ilegal ...

2013-9-11 · Merdeka - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah untuk membatalkan rencana menaikkan tarif royalti batu bara bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Asosiasi yang beranggota sekitar 120 perusahaan tambang dan perusahaan penunjang tersebut juga meminta pemerintah membatalkan rencana bea keluar …

Memahami PNBP di Sektor Tambang: KK, PKP2B, dan IUP ...

2018-4-11 · Khusus untuk PKP2B, berlaku juga Penjualan Hasil Tambang (PHT)," jelas Johnson Pakpahan. Ia menambahkan, penerimaan iuran tetap bagi IUP dihitung berdasarkan luas wilayah dikalikan tarif yang diatur dalam PP No. 9/2012 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM. Dengan tarif 2 USD bagi IUP eksplorasi, dan 4 USD bagi IUP ...

Vale

2021-11-16 · Undang-undang Vale adalah perusahaan tambang global yang mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran. Berkantor pusat di Brasil dan hadir di sekitar 30 negara, kami mempekerjakan kurang lebih 110,000 orang yang terdiri dari karyawan langsung

Terbit PP No 25/2021, Pelaku Hilirisasi Tambang Batu Bara ...

Terbit PP No 25/2021, Pelaku Hilirisasi Tambang Batu Bara Resmi Bebas Royalti. JAKARTA- Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. PP Ini adalah satu dari 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Asosiasi Khawatir Royalti Naik di Tengah Harga Batu Bara ...

2021-10-5 · Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) khawatir dengan wacana kenaikan tarif royalti batu bara di tengah prospek harga batu bara RI yang cerah, seiring meningkatnya permintaan emas hitam ...

Tarif Royalti Mineral Logam Berubah, Berlaku Mulai 25 ...

2019-12-10 · Adapun berdasarkan Pasal 18 PP No. 81/2019, tarif royalti tersebut akan mulai berlaku 30 hari sejak diundangkan. Artinya, penerapan tarif royalti baru sudah bisa dilakukan mulai 25 Desember 2019. "Sesuai dengan PP-nya, 30 hari diundangkan akan

Rentan Perubahan, Sektor Tambang Butuh Kepastian ...

2017-7-11 · Perusahaan membutuhkan ISA agar tarif PPh, tarif royalti dan pungutan lainnya tidak selalu berubah-ubah," ungkapnya. "Sektor pertambangan di tanah air sangat rentan dengan perubahan kebijakan fiskal, seperti halnya waktu pemerintah di tahun 2013 dan 2015 mewacanakan kenaikan tarif royalti batu bara bagi pemegang IUP meski di periode tersebut …